News

Soal Guru Honorer Madrasah, Menag: Diselesaikan Bertahap dengan Dukungan Presiden

Magelang (KABARIN) - Menteri Agama KH Nasaruddin Umar memilih turun langsung ke pesantren untuk mendengar suara yang kerap luput dari meja kebijakan. Saat mengunjungi Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ia menyerap aspirasi para pengasuh pesantren, guru madrasah, dan tenaga pendidik swasta yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan keagamaan di Indonesia.

Di hadapan para kiai dan pengelola pesantren, Menag menekankan pentingnya silaturahim dan sikap tawadhu sebagai fondasi membangun pendidikan Islam yang lebih kuat dan membumi.

“Kami datang ke pondok pesantren ingin bertawadhu, berjumpa langsung dengan pimpinan, mendengarkan keluhan-keluhan dan saran-saran mereka. Ternyata banyak sekali manfaatnya,” ujar Nasaruddin di Magelang, Jumat.

Menurutnya, dialog langsung di pesantren memberikan gambaran nyata tentang kondisi pendidikan keagamaan di lapangan—mulai dari tantangan pembiayaan hingga kesejahteraan para guru.

“Kami bisa menyaksikan sendiri, mendengarkan sendiri, sekaligus memberikan pesan-pesan langsung kepada para kiai. Mudah-mudahan ada berkahnya,” lanjutnya.

Salah satu isu utama yang kembali mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah nasib guru honorer madrasah. Para pengasuh pesantren menyuarakan kegelisahan yang selama ini dirasakan para pendidik, terutama terkait status dan kesejahteraan.

Menag mengakui bahwa persoalan guru honorer madrasah bukan kasus terisolasi, melainkan masalah nasional yang hampir merata di seluruh daerah.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang memiliki perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun tentu tidak bisa sekaligus,” katanya.

Ia menjelaskan, jumlah guru honorer di bawah Kementerian Agama mencapai sekitar 700.000 hingga hampir 800.000 orang. Jika seluruhnya diangkat secara bersamaan, anggaran yang dibutuhkan bisa menyerap hampir separuh anggaran Kementerian Agama.

Meski demikian, Nasaruddin menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Dengan dukungan DPR dan Presiden, Kemenag terus mencari jalan keluar secara bertahap dan berkelanjutan.

Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti penguatan kelembagaan pesantren yang kini memiliki struktur setingkat direktorat jenderal, serta peningkatan signifikan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kuota PPG meningkat hingga 700 persen setiap tahun. Untuk pengangkatan guru, kami cicil sedikit demi sedikit dan insyaallah ke depan bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti karakter unik pendidikan di bawah Kementerian Agama, di mana sekitar 95 persen lembaga pendidikannya merupakan swasta, termasuk pesantren dan madrasah, berbeda dengan Kemendikdasmen yang mayoritas sekolahnya berstatus negeri.

“Ini yang membuat tantangannya berbeda,” katanya.

Menutup kunjungannya, Nasaruddin menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memperlakukan pesantren dan sekolah umum secara setara.

“Sama-sama anak rakyat. Tidak dibeda-bedakan. Hanya saja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, insyaallah akan ada,” katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Suryanto
Copyright © KABARIN 2026
TAG: